KENDARI, KARYASULTRA.ID
Tiada hasil yang mengkhianati proses. Proses yang tekun serta teliti bakal mengantarkan kepuasan lahiriah dan batiniah. Hal demikian hanya bisa dilakukan jika bermental pejuang sehingga bisa tampil sebagai pahlawan bagi banyak orang. Menyadari hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) membuktikan yang kesekian kalinya dalam kiprahnya membangun wilayah toritorinya. Hal terbarukan adalah keluarnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan APBD tahun 2022 dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan prestasi ini merupakan yang keempat kalinya setelah WTP tahun 2019, 2020 dan 2021.
Pengumuman atas raihan opini WTP disampaikan oleh kepala perwakilan BPK-RI, Dadek Nandemar, rabu (17/5/2022) sore di aula kantornya. Selain Konkep, terdapat 9 kabupaten dan kota Baubau turut diganjar opini yang sama. Penyerahan hasil tersebut diterima oleh bupati dan masing-masing pimpinan DPRD.
Saat sambutan, Dadek mengatakan, opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan 11 daerah sudah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Opini WTP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai sistem akuntansi pemerintah.
Dadek juga menyampaikan bahwa memang mengelola keuangan daerah tidaklah mudah. Sehingga prestasi yang diraih hari ini perlu di ancungi jempol. Patut di apresiasi. Torehan yang diraih semata-mata demi menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami juga menyadari bahwa tidak mudah dalam mengelola keuangan daerah. Ketika menerima pendapatan, lalu melakukan pengeluaran dan dilakukan pertanggungjawaban sehingga ini tidak mudah. Semua ini memerlukan energi yang super ekstra. Kami juga sebagai pemeriksa harus melakukan pemeriksaan dengan ekstra sabar juga agar semua berjalan dengan baik. Perlu diketahui bahwa kepala daerah ini merupakan ujung tombak pembangunan. Banyak yang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus dipikirkan seorang kepala daerah,” kata Dadek sembari mengingatkan bahwa ada beberapa catatan kaki yang harus memerlukan perbaikan selama 60 hari kemudian pasca pengumuman WTP.
Dadek mengingatkan agar semua kabupaten terus berbenah demi memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat. “Ketika kami temukan permasalahan maka kami akan sampaikan dalam bentuk rekomendasi. Ada beberapa memang yang harus ditindaklanjuti. Jadi hasil pemaksaan kami selama tiga bulanan maka kami beri opini 11 kabupaten dengan predikat WTP,” ucapnya.
Bupati Konkep, Amrullah saat di wawancara usai menerima hasil LKPD tahun 2022 dengan predikat WTP mengucapkan puji syukur. Capaian WTP kali ini tercapai berkat dan buah kerja keras semua OPD dan tim yang selama ini berkolaborasi membangun daerah tercinta.
“Alhamdulillah ini merupakan tahun ke empat kita menerima predikat opini WTP. Kalau kita perhatikan dari proses perjalanan dari tahun ke tahun semakin baik, semakin meningkat. Tadi bisa kita saksikan buku yang kita terima tidak begitu tebal, artinya kalau tidak tebal berarti catatannya juga tidak terlalu banyak,” ujarnya kepada sejumlah Wartawan.
Bupati dua periode ini juga mengatakan apa yang menjadi catatan BPK dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan yang direkomendasikan akan menjadi catatan khusus dan bahan kajian dalam pemerintahan, baik dirinya sendiri sebagai bupati, bersama wakil bupati dan sekretaris daerah, serta seluruh jajaran OPD.
Catatan tersebut yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan dan pengelolaan anggaran untuk dilakukan perbaikan ke depan. Harapan kedepannya semakin baik lagi capaian-capaian terkait penilaian ataupun audit dari BPK Sultra.
Atas capaian WTP ini, Bupati juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran OPD bahwa dengan capaian ini ada peningkatan luar biasa dalam pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan selama ini dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi pemerintahan karena semakin paham, semakin mengerti, tugas dan fungsi masing-masing terutama dan terkhusus terkait dengan tata kelolah anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah setiap tahunnya yang harus dilaporkan kepada BPK sebagai tim audit.
“Kita persembahkan untuk masyarakat dan daerah tercinta agar kelak bisa lebih berkembang, kompetitif dan tangguh (Bangkit) dalam bingkai lingkaran hati emas,” tegasnya.
Laporan: Lisman
Editor: Kalpin
