LANGARA, KARYASULTRA.ID-Anggaran puluhan milyar yang diperuntukkan untuk membangun pengadaan air bersih di ibukota Konawe Kepulauan (Konkep) menuai masalah. Air bersih yang diharapkan mengalir ke rumah-rumah warga tak kunjung dinikmati. Padahal sesuai perencanaan pembangunan pemerintah setempat yang menelan dua kali penganggaran yakni tahun 2017 sebesar Rp 9 Miliar lebih dan tahun 2018 kembali dianggarkan lanjutan pembangunan jaringan Rp 5 milyar lebih seharusnya air bersih tersebut sudah berfungsi.
Proyek bermasalah ini akhirnya menuai kritikan dari aliansi Pemerhati Kebijakan Publik (PKP). Semestinya proyek yang jadi kebutuhan vital masyarakat ini dikerjakan secara baik. Namun faktanya terbalik, sehingga ada dugaan kesalahan perencanaan yang muaranya diduga dana tersebut di korupsi.
PKP telah berapa kali turun ke jalan menyuarakan bobroknya proyek air bersih yang terletak di Desa Bukit Permai, Kecamatan Wawonii Barat. Sebelumnya pihak PKP bersama anggota DPRD Konkep dalam hal ini komisi dua yang membidangi proyek ini telah meninjau lokasi bak pembangunan dan juga jaringan air bersih.
Saat meninjau, anggota DPRD Konkep melihat di lokasi Bak penampungan air terjadi kekeringan dan beberapa pipa rusak. Menindaklanjuti hal ini, dewan Konkep menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Namun RDP tersebut tak membuahkan hasil karena pihak Dinas PU dan Kontraktor tak hadir.
Agenda RDP kembali digelar Selasa (7/4/2020) namun lagi-lagi pihak Dinas PU dan Kontraktor tak hadir. Melihat kondisi ini, anggota PKP murka. Satu per satu anggota PKP menggelar orasi dihalaman kantor DPRD Konkep. Koordinator aksi, Zulkifli mengaku kecewa terhadap peran DPRD Konkep yang tak mampu fasilitasi RDP. Bahkan mereka menuding DPRD Konkep tak serius mengawal masalah ini.
“Kami minta kepada wakil rakyat untuk serius mengawal kasus ini karena proyek air bersih yang menelan puluhan milyar uang negara sudah kami pastikan dananya disalahgunakan alias di korupsi,” teriak Zulkifli.
Ketua Komisi II DPRD Konkep, M Yakup Rahman sudah menjelaskan kepada demonstran bahwa tidak bisa di gelar RDP karena pihak dinas PU dan Kontraktor tak hadir. Yakup Rahman menjelaskan, pihaknya mengakui bahwa ada masalah besar di proyek air bersih ini. “Kami menduga salah perencanaan yang ujungnya salah pembangunannya,” katanya saat ditemui awak media.
Politisi PKPI ini mengaku bakal mengawal masalah ini. Namun saat ini perlu dipahami bahwa kondisi daerah dan negara sedang fokus melawan Pandemik Covid-19 atau Corona.
Anggota Komisi II DPRD Konkep, Arifuddin Bakri juga menyangkan anggaran puluhan milyar yang digunakan membangun air bersih sebagai kebutuhan vital masyarakat di ibukota Langara malah tak ada yang menetes kasian. “Saya ini pak Wartawan hanya bisa elus-elus dada atas masalah yang dialami daerah kita ini kasian. Saya terjun langsung cek kondisi rusaknya proyek ini. Jadi kita minta kepada pihak instansi terkait dan kontraktor agar kooperatif saat dipanggil rapat,” pintanya.
Para demonstran membubarkan diri dengan nada kesal dengan pengawalan polisi dan Pol-PP. Ruang rapat Kantor DPRD Konkep disegel pihak PKP.
Penulis: Kalpin
