LANGARA, KARYASULTRA.ID-Proyek pembangunan kantor bupati Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara dimulai peletakkan batu pertamanya tahun 2015. Saat itu masih masuk pemerintahan PJ Nur Sinapoy. Anggaran yang dikucurkan sekira Rp 10,5 miliar. Dana ini sudah termasuk biaya desain dan bangunan struktur awalnya serta pemasangan tiang pancang. Model bangunan ini sangat memukau dan moderen.
Memasuki tahun 2016, proyek ini kembali dianggarkan pemerintahan bupati definitif sekira Rp 9 miliar lebih. Namun masalah kemudian muncul setelah beberapa warga pemilik lahan memprotes jalan yang digunakan menuju lokasi pembangunan. Jalan yang digunakan menggusur tanah dan tanaman warga. Tanah yang dilalui ini belum diganti rugi. Atas dasar inilah terjadi keterlambatan pembangunan. Hal ini lagi diperparah di tahun 2017 yang tidak dianggarkan pemerintah setempat. Berbagai spekulasi muncul dipermukaan, antara melanjutkan pembangunan atau bangun baru di lokasi lain.
Nantilah tahun 2018 bangunan kantor ini kembali dianggarkan lanjutan pekerjaannya. Pemkab anggarkan Rp 7,2 miliar lebih. Anggaran ini difokuskan finishing dinding dan atap. Tahun 2019 ini juga digelontorkan Rp 11,6 miliar lebih. Rencananya akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 sudah bisa difungsikan meski belum rampung semua.
“Bangunan ini akan rampung ketika kembali dianggarkan pada tahun 2020 dengan taksiran anggaran Rp 14,5 miliar,” kata Kabag Pemerintahan Konkep, Mahyun Halulanga.
Wartawan media ini kemudian menanyakan mengenai rencana pembangunan kantor DPRD? Mahyun mengatakan, sampai saat ini belum ada lahan yang disiapkan untuk lokasi bangunan nya.
“Belum ada lahan yang disiapkan untuk kantor DPRD. Jadi kantor sementara yang digunakan sekretariat DPRD sifatnya masih meminjam lahan warga,” jelasnya.
Redaksi: Kalpin
