BOMBANA, KARYASULTRA.ID – Selama ini pemerintah Kabupaten Bombana mengklaim berhasil membangun berbagai sektor. Namun klaim tersebut tidak bisa dijadikan rujukan utama, sebab masih ada beberapa poin yang jadi pekerjaan rumah. Sepertinya meningkatnya angka pengangguran dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten Bombana tahun 2019 sampai 2021 mencatat: 2019, 65,65 persen di tahun 2020: 66,05 persen sedangkan di tahun 2021: 66,25 persen.
BPS juga mencatat angka pengangguran pada 2019, 2020, 2021 mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kabupaten Bombana tahun 2019: 2.44 persen lalu tahun 2020: 2.74 dan
2021: 3.17 persen.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana melalui kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan La Bangun mengungkapkan, berdasarkan data tersebut target IPM Bombana belum mencapai, sedangkan dalam target berdasarkan data RPJMD pada tahun 2020: 70,36 persen, 2021: 72,72 persen 2022: 74,86 dengan kondisi akhir: 74,86 persen.
“Dari segi reformasi birokrasi, hampir semua capaian capaian diperoleh, baik itu WTP, indeks kepuasan masyarakat ada di posisi yang bagus, yang agak kurang atau melambat itu, memang dari segi Indeks Pembangunan Manusia, dan faktor IPM ini rata rata lama sekolah,” kata dia.
La Bangun juga mengungkapkan, angka rata rata lama sekolah pada daerahnya itu setiap tahunya bergerak tak begitu signifikan bagaimana tidak, setiap tahunya hanya naik 0,01 persen
“Salah satu faktor penyebab di atas itu, diantaranya banyaknya Pegawai Negeri yang bukan asli atau ber KTP Bombana, banyak penduduk asli Bombana yang berada diluar Kabupaten bisa jadi hal tersebut mempengaruhi, biarpun dia orang disini jenjang pendidikan sampai Sarjana, bahkan hingga Magister tapi KTP nya di luar tentu sangat mempengaruhi,” jelas La Bangun.
Ia juga menjelaskan mengenai rata rata lama sekolah menurutnya rata rata lama sekolah tersebut dihitung dari lama pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. “Kami sudah intervensi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM ini kami bangun di RPJMD kedua dari yang semula hanya 8 PKBM menjadi 50 PKBM rata rata 3 PKBM setiap Kecamatan, dan PKBM ini telah menamatkan lebih dari sepuluh ribu,” ungkap La Bangun, Sabtu (19/03).
Saat ditanya mengenai PR Penting Pemerintahan Tafdil-Johan di periode kedua yang belum mencapai dari target yakni Kemiskinan, terlebih situasi Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi beberapa progran program kemiskinan untuk masyarakat.
“Kita tidak bisa nafikan covid-19 mengacaukan beberapa program program kemiskinan kemarin berpengaruh pada APBD contohnya di tahun 2019 ada namanya refocusing dari program yang semula program untuk pengembangan masyarakat di tarik menjadi program penangan Covid-19,” pungkas dia.
Menurutnya capaian Visi Misi, dapat diukur dengan capaian sasaran target RPJMD, Kata dia, jika dilihat dari program unggulan yakni Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah atau disingkat GEMBIRA semua terlaksanakan.
“Kalau dari segi program unggulan GEMBIRA saya pikir tidak ada yang tidak dilaksanakan dari gembira Kecamatan dipenuhi Rp 1,5 miliar setiap tahunya GEMBIRA Kelurahan Rp 500 Juta setiap tahunya GEMBIRA desa juga demikian dan GEMBIRA Cerdas hingga lainya semua dipenuhi,” terang dia.
“Kalau kita berbicara mengenai capaian Visi Misi berdasarkan angka, otomatis tidak tercapai jika mau dilihat dari presentasenya, tapi kalau dilihat dari segi penyebabnya kalau saya melihat itu mungkin 80 sampai 90 persen tercapai,” imbuhnya.
Ditambahkannya, Dari beberapa poin Misi di pemerintahan Tafdil-Johan untuk diketahui hanya Misi budaya yang belum teralisasi.
Laporan: Aldi Dermawan
