Wakil Rakyat Diminta Buka Mata Ragam Problem Daerah
KONKEP, KARYASULTRA.ID
Niat baik pemerintah membangun sentra industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2020 sangat baik. Tapi, niat baik tidak cukup jika tidak dibarengi dengan cara pemanfaatannya. Anggaran bangunan IKM yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 14 miliar lebih dari Kementrian Perindustrian dan Perdagangan tersebut tidak bisa dimanfaatkan hingga rezim Amrullah berakhir masa jabatannya. Bahkan berdasarkan laporan kepolisian sudah banyak peralatan di dalam gedung tersebut yang hilang satu per satu. Lalu, dengan ketidakmampuan pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas tersebut, siapa yang patut disalahkan? Kadisnya atau Kabidnya atau rumput yang bergoyang? Entahlah, yang pasti bagian dari kegagalan mengelola daerah.
Lokasi bangunan IKM berada di Desa Bukit Permai yang masih satu lingkaran dengan pusat perkantoran Pemda Konkep. Bahkan lokasi tersebut telatnya di jalan poros Langara-Lampeapi yang tiap waktu terlihat terang benderang. Tiap yang melintasi jalan tersebut pasti bergumam dalam hati tentang nasib yang menimpanya.
Engu Liokto Dias Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) mengatakan, tujuan bangunan tersebut sangat mulia tapi sayang tidak bisa difungsikan. Engu berdalih, dia hanya melanjutkan kepemimpinan Kadis lama yang dijabat Sainul yang mundur dari jabatannya karena kasus amoral.
Seperti diketahui, bangunan IKM dikampanyekan pasangan Amrullah-Andi Muh Lutfi sebagai andalan pengolahan kelapa dan air mineral. Engu bilang, dia hanya pelaksana tugas (Plt Kadis). Dia pun memaparkan kendala IKM seperti, dari segi mesin, karena ada yang di rakit tidak sesuai, dan juga kelistrikan berupa kabelnya yang juga tidak sesuai menurut teknisinya seperti itu, sehingga harus diperbaiki dan kemudian di benahi agar bisa di fungsikan.
“Dan sekarang sudah bisa di fungsikan, tetapi lagi-lagi kendalanya karyawan yang belum ada kemudian kalaupun ada harus di datangkan dulu tenaga ahli untuk di lakukan pelatihan kepada karyawan atau masyarakat yang akan di pekerjakan di IKM ini, agar bisa bekerja dengan baik,” katanya dengan polos.
Mantan Kepala Inspektorat itu juga mengatakan pihaknya baru-baru ini sudah pernah melakukan uji coba sebanyak 4 ribu biji kelapa yang di panggang menggunakan open, namun itu gagal karena kelapanya gosong di karenakan belum ada pengatur suhu otomatis untuk mengendalikan suhu panas.
“Kami juga sudah menggelontorkan anggaran miliaran guna menunjang sarana prasarana tersebut. Olehnya akan kami upayakan untuk tahun ini bisa di fungsikan semua, dengan melengkapi fasilitas yang kurang, sehingga tahun ini juga bisa beroperasi,” janjinya.
Untuk menyoal secara menyeluruh seperti apa problem utamanya, maka pihak wakil rakyat harus menjalankan fungsi kontrolnya. Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan terbaik. Sebab, bangunan IKM bukan sekadar tempat produksi, tetapi juga sarana strategis untuk meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan infrastruktur yang memadai, seperti teknologi, sistem manajemen, dan akses ke sumber daya, menjadi kunci transformasi IKM menjadi pilar ekonomi daerah.
Laporan: Lisman
Editor: Kalpin
