WANGGUDU, KARYASULTRA. ID-Kehadiran Investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah di ketahui oleh pihak DPRD Konut Sebagai Wakil Rakyat setempat.
Wakil Ketua 1, Made Tarabuana mengungkapkan selama ini para investor yang masuk berinvestasi di bumi Oheo tidak pernah pamit di DPRD sebagai perwakilan rakyat.
Bahkan kata basa-basi maupun secara resmi kelembagaan tidak pernah disampaikan. Pihaknya mengetahui bahwa ada investor telah berinvestasi di Konut ketika ada masyarakat yang datang di kantor menyampaikan aspirasi keluhan akibat hadirnya investor baik penambang nikel maupun perkebunan.
” Misalnya kehadiran MBG yang ada di kecamatan Molawe itu tidak pernah kami tau, dan belum lagi perusahaan Tebuh yang ada di Kecamatan Oheo kami pihak DPR sebagai wakil rakyat nanti tau sudah ada masalah tentang Ijin lokasi yang di duga belum ada dan pembayaran lahan yang jadi masalah itu di sampaikan melalalui demo bahwa di sana ada perusahan perkebunan tebuh yang akan beroprasi, kami DPR ini nanti ada masalah baru kami terlibat dengan urusan perusahaan, selaku wakil ketua II tidak perna ada pemberitahuan atas kehadiran perusahan-perusahan tersebut, tidak tau Angota Yang lain tapi kayaknya sama mereka juga tidak perna tau tiba-tiba perusaahan sudah ada di wilayah konut” Ungkap Made Tarabuana Wakil II DPRD Konut dari politisi PDIP
Lanjut Made Selama ini DPRD tidak peerna terlibat jika ada perusahan yang akan melakukan investasi dan tidak perna tau juga tentang apa yang sudah di perjanjikan antara Pemda dan pihak para investor, apakah perjanjian itu menguntungkan Buat daerah atau tidak seharusnya kan kita itu tau minimal ada surat yang masuk dari dinas atau instansi terkait tentang kehadiran investor yang mau menanamkan modalnya di wilayah konut yang kaya akan sumber daya alamnya.
“Kami DPR ini nanti ada demo masyarakat baru kami tau ternyata ada masalah yang merugikan rakyat atas kehadiran investor, sementara dari awal masuknya perusahan tidak perna kami di beritahu, jadi kami seakan tak di anggap sebagai wakil rakyat” imbuh Made Senin 3/2/2019
Di tambahkanya beberapa waktu Lalu kami konsultasi ke pusat tentang ijin penurunan status atau pembebasan lahan yang ada di wilayah Perkebunan tebuh dari penjelasan yang di berikan oleh pusat bahwa di wilayah area yang di duga akan di dirikan perkebunan tebuh oleh PT.APN.
“Belum ada ijin penurunan status di wilayah tempat akan berdirinya perkebunan tebuh, ada baru sekedar usulan penurunan status dan itu ada prosesnya karna yang menurunkan status di bahas juga DI DPR.RI jadi sampai hari belum ada penurunan status pada wilayah tersebut” imbuh made Politisi PDIP Asal Dapil II.
“Dalam waktu dekat kami pihak DPRD akan mengelar rapat lintas Komisi untuk membahas permasalhan keluhan maayarakat baik pertambangan maupun perkebunan karna di stu ada peran masing-masing komisi yang membidanginya” pungkasnya.
Laporan: Sulham
