KONUT, KARYASULTRA.ID-Keberadaan perusahaan Kelapa Sawit di daerah Kabupaten Konawe Utara mestinya memberikan nilai ekonomis dan kenyamanan bagi warga pemilik lahan. Namun sayangnya hal tersebut hanya terjadi saat perjanjian awal antara pihak perusahaan dan pemilik lahan. Dalam perjalanannya sampai saat ini masih terus mengisahkan masalah yang tak tentu pangkal penyelesaiannya. Bagi hasil pengelolaan Kelapa Sawit 40 persen untuk warga pemilik lahan dan 60 persen untuk perusahaan hanya akal-akalan saja, faktanya warga kini menjerit.
Menyikapi masalah ini, salah satu anggota DPRD Konut, Herman Sewani menyorot PT Damai Jaya Lestari (DJL) sebagai perusahaan Kelapa Sawit yang sudah puluhan tahun menggarap lahan warga namun terus saja menimbulkan persoalan. Herman berjanji bakal berada di garis perjuangan warga pemilik lahan.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan Kecamatan Langgikima, Wiwirano dan Landawe ini geram mendengar sikap perusahaan yang terus-menerus mengabaikan hak pemilik lahan.
“Mengawali reses perdana ini yang akan di gelar dalam waktu dekat, saya akan fokus mencari duduk persoalan pembagian hasil pengelolaan Kelapa Sawit yang konon dalam keluhan warga tidak sesuai dengan perjanjian awal. Mestinya perusahaan yang taat aturan tidak boleh mengingkari janjinya,” tegasnya. “Janji perusahaan akan membagikan hasilnya 40 persen untuk pemilik lahan dan 60 persen keuntungan untuk perusahaan,” tambahnya.
Mantan aktivis LMND ini menjelaskan, selain fokus menyoal problem Kelapa Sawit. Ia juga akan menyerap berbagai aspirasi warga di Dapilnya. “Reses masa sidang satu ini akan saya pergunakan untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Sebab reses merupakan wadah pertanggungjawaban secara moril dan politis sebagai wakil rakyat,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Konut, Rabu (10/2/2021). “Reses berlangsung selama lima hari dengan menerapkan protokol kesehatan.”
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Konut menambahkan, jika nanti ada permainan yang dilakukan oleh pihak perkebunan sawit maka sebagai wakil rakyat akan melakukan pemangilan pihak Dinas Perkebunan dan Pihak perusahaan Sawit untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan lahan sawit milik masyarakat.
Laporan : Sulham Tepamba
