JAKARTA, KARYASULTRA.ID-Dewan pimpinan pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menggelar audiensi bersama Mentri Kesehatan, dr Terawan Agus Putranto di kantor PPNI Jakarta, Senin (25/11/2019). Rombongan menteri kesehatan tiba di kantor DPP PPNI sekira pukul 10:30 WIB.
Kunjungan Menkes mendapat sambutan hangat dari jajaran DPP PPNI dan juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPNI se- Indonesia.
Dalam audiensi tersebut membahas banyak hal terkait masalah kesehatan dan peran Perawat. Ketua DPP PPNI, Harif Fadillah mengatakan, kunjungan pak Menkes merupakan sesuatu yang berharga. Harif menyampaikan, ingin mengembalikan peran Perawat masa lampau, Perawat hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan pelayanan kesehatan. Olehnya itu, dikesempatan ini, pihaknya mengusulkan program Satu Desa Satu Perawat (SDSP) menjadi program nasional. Selanjutnya agar Honorer Perawat yang sudah layak mengabdi untuk diperhatikan nasibnya.
“Alhamdulillah, program SDSP sudah berjalan di beberapa Kabupaten di Sulawesi Tenggara dan begitu memberi manfaat besar terhadap pelayanan dasar di masyarakat. Hal ini sesuai hasil monitoring dan evaluasi program SDSP di kabupaten Bombana yang sudah berjalan dua tahun. Hadirnya Perawat Desa memberi dampak positif terhadap perbaikan status kesehatan masyarakat,” kata Harif dihadapan Menkes.
Kunjungan ini juga disampaikan banyak hal terkait kiprah PPNI dalam mengadvokasi anggotanya. Misalkan status Perawat yang masih l honorer untuk bisa diperjuangkan nasibnya menjadi ASN.
“Harapannya semoga program unggulan perawat desa bisa secepatnya menjadi program nasional. Kepada Perawat yang ada di Sultra yang sudah menjalankan program SDSP untuk senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh dan jaga nama baik Perawat,” katanya.
Menanggapi, penyampaian ketua DPP PPNI serta pengurus lainnya. Menkes, Terawan menanggapi serius dengan cara langsung meminta stafnya untuk segera di eksekusi program satu desa satu Perawat. Program luar bisa manfaatnya. Kalau terkendala aturan maka ada biro hukum untuk mengaturnya. Intinya segera jadikan program ini menjadi agenda nasional.
Terkait permintaan soal Perawat yang sudah lama menjadi honorer di daerah maka ini kembali ke daerah masing-masing. Kalau rumah sakit yang ada hubungannya dengan Kemenkes maka bisa saja di atur regulasinya agar yang telah lama honor bisa diberi perhatian lebih.
“Kita sambut baik program satu desa satu perawat dan harus segera dijadikan program nasional,” kata Terawan.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Sultra, Heryanto mengucap syukur atas respon positif pak Menkes untuk menjadikan satu desa satu perawat manjadi program nasional. “Cikal bakal program ini lahir di Sultra. Kami sudah lakukan di 6 kabupaten dan hasilnya memberi dampak besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Editor: Kalpin
